Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) batal mengesahkan RUU Pilkada karena banyak anggota yang tak hadir dalam rapat paripurna sehingga kuorum tak terpenuhi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan sidang menjelaskan rapat paripurna hanya dihadiri oleh 89 anggota dewan. Sementara 87 anggota izin. Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya telah menyurati pimpinan DPR RI untuk menjadwalkan rapat paripurna guna mengesahkan RUU Pilkada. L

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bakal membentuk panitia khusus (pansus) penyelesaian konflik agraria. Lembaga legislatif ini juga mendorong Pemerintah untuk membentuk badan pelaksana reforma agraria. Langkah itu ditetapkan DPR RI setelah menyerap aspirasi dari perwakilan massa petani yang berunjuk rasa dalam momentum Hari Tani Nasional 2025, di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025). Dasco mengatakan, DPR RI mendorong Pemerintah untuk

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Habiburokhman di teriaki masaa ketika keluar dari Gedung DPR, Kamis (22/8) siang. 🎥Rir #BeritaElshinta | Radio Elshinta 90FM

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Inosentius merupakan usulan DPR untuk menggantikan hakim konstitusi sebelumnya, Arief Hidayat. Pengesahan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-3 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/8/2025). Sebelumnya, Inosentius Samsul telah melalui dan dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepat

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mencabut sejumlah kebijakan internal, termasuk tunjangan anggota dewan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tersebut, menurut Prabowo, merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang belakangan disuarakan secara luas. "Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja k